Category: Politik

SAROLANGUN, driv.penajambi.co/ – DPRD Kabupaten Sarolangun menggelar Rapat Paripurna DPRD Sarolangun Tingkat I Tahap III Tentang Tanggapan dan Jawaban Eksekutif Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap LKPJ Bupati Sarolangun Tahun Anggaran 2025, Selasa (14/04/2026).

Rapat Paripurna dipimpin oleh Waka I DPRD Sarolangun Cik Marleni, SE didampingi Waka II DPRD Sarolangun Dedi Ifriyansah, SM dengan dihadiri 20 orang dari 30 orang anggota DPRD Sarolangun.

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Sarolangun H Hurmin, Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika, SE, mewakili Kapolres Sarolangun, Kepala Kemenag Sarolangun Drs H M Syatar, S.Ag, Para Asisten dan Staf Ahli Bupati Sarolangun, Para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Sekretaris DPRD Sarolangun Kaprawi BM, S.HI, MH, MM, Para pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Para staf Ahli DPRD Sarolangun dan tamu undangan lainnya.

“Berdasarkan absensi kehadiran bahwa ada 20 orang dari 30 orang DPRD Sarolangun hadir dalam rapat paripurna ini, sehingga rapat paripurna memenuhi quorum dan dapat dilanjutkan dan skor dicabut,” kata Waka I DPRD Sarolangun Cik Marleni, dalam kata pembukanya.

Selaku pimpinan sidang, Cik Marleni juga mengucapkan terima kasih kepada bapak Bupati Sarolangun dan Wakil Bupati Sarolangun, Forkopimda dan seluruh tamu undangan yang telah memenuhi undangan lainnya.

Rapat paripurna ini merupakan tindak lanjut dari rapat paripurna sebelumnya pada tanggal 13 April 2026 kemarin atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sarolangun terhadap LKPJ Bupati Sarolangun.

“Kami meminta kepada saudara Bupati Sarolangun untuk menyampaikan tanggapan dan jawaban eksekutif,” katanya.

Setelah mendengarkan bersama-sama dalam rapat paripurna DPRD hari ini penyampaian tanggapan dan jawaban Bupati Sarolangun terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap LKPJ tahun 2025 oleh Wakil Bupati Sarolangun, Cik Marleni pun menutup rapat paripurna DPRD dengan lancar.

“Selanjutnya kita akan melakukan rapat paripurna tingkat II dalam laporan Komisi-Komisi dan pengambilan keputusan serta rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Sarolangun tahun anggaran 2025,” katanya.

(Nil)

SAROLANGUN, driv.penajambi.co/ – Bupati Sarolangun H Hurmin bersama Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika, SE menghadiri acara langsung Rapat Paripurna DPRD Sarolangun Tingkat I Tahap 3, tentang Tanggapan dan Jawaban Eksekutif terhadap Pandangan Umum 8 Fraksi DPRD terhadap LKPJ Bupati Sarolangun Tahun Anggaran 2025, Selasa (14/04/2026) di gedung DPRD Sarolangun.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Waka I DPRD Sarolangun Cik Marleni, SE didampingi Waka II DPRD Sarolangun Dedi Ifriyansah, SM dengan dihadiri 20 orang dari 30 orang anggota DPRD Sarolangun.

Hadir dalam kegiatan tersebut mewakili Kapolres Sarolangun, Kepala Kemenag Sarolangun Drs H M Syatar, S.Ag, Para Asisten dan Staf Ahli Bupati Sarolangun, Para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Sekretaris DPRD Sarolangun Kaprawi BM, S.HI, MH, MM, Para pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Para staf Ahli DPRD Sarolangun dan tamu undangan lainnya.

Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika memberikan tanggapan dan jawaban eksekutif terhadap pandangan umum dari 8 fraksi DPRD Sarolangun.

1. FRAKSI PPP

Wabup Sarolangun Gerry Trisatwika mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada fraksi PPP atas apresiasi terhadap penyampaian LKPJ tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah daerah apresiasi tersebut menjadi dorongan bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan melaksanakan pembangunan daerah.

“Terkait pandangan fraksi PPP bahwa LKPJ masih memerlukan pendalaman khususnya mengenai konsistensi antara perencanaan pelaksanaan dan capaian kinerja, kami sependapat ke depan Pemerintah Kabupaten Sarolangun akan terus memperkuat penyelarasan dokumen perencanaan pelaksanaan program dan pelaporan kinerja agar lebih akurat terukur dan akuntabel,” katanya.

Gerry Trisatwika juga mengatakan bahwa seluruh OPD diminta agar bergerak cepat dan tepat dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga target yang ingin dicapai terpenuhi serta serapan anggaran mampu dimaksimalkan.

Hal ini akan menjadi perhatian utama untuk terus melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan khususnya program unggulan untuk mendukung pencapaian visi misi kepala daerah.

“Pemerintah Kabupaten Sarolangun akan menetapkan Prioritas pembangunan secara cermat sesuai kemampuan keuangan daerah terhadap usulan pembentukan tim khusus peningkatan PAD pada prinsipnya kami menyambut baik dan akan memperkuat langkah intensifikasi, ekstensifikasi serta digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah,” katanya.

“Pemerintah daerah akan terus memperkuat sistem merit melalui penempatan ASN berdasarkan kompetensi kualifikasi dan kinerja sehingga terwujud birokrasi yang profesional efektif dan selaras dengan visi misi jangka menengah daerah,” kata dia menambahkan.

2. FRAKSI GOLKAR

Menanggapi pandangan umum fraksi Golkar, Wabup Sarolangun Gerry Trisatwika mengatakan bahwa pihak eksekutif akan terus menjaga dalam pengelolaan pembiayaan daerah secara hati-hati terukur dan sesuai kemampuan fiskal daerah agar tetap mendukung kesinambungan pembangunan.

Mengenai peningkatan Pendapat Asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, kami sependapat bahwa pemerintah Kabupaten Sarolangun telah dan akan terus memperkuat pendatangan serta pengawasan objek pajak dan retribusi Daerah menggali sumber pendapatan baru yang telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan membenahi sistem pemungutan secara lebih profesional transparan dan akuntabel.

“Dapat kami sampaikan bahwa pemerintah daerah sependapat untuk terus memperkuat program yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan penurunan angka pengangguran merupakan hasil dari berbagai program dan kebijakan yang telah dilaksanakan. Namun demikian masih perlu diterus ditekan melalui pengembangan UMKM, peningkatan akses permodalan, pemberdayaan usaha masyarakat serta pelatihan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar,” katanya.

Mengenai status kepegawaian penyesuaian penempatan PPPK dan tenaga kontrak dapat kami sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Sarolangun terus melakukan penataan kepegawaian secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai Pemerintahan Daerah harus serius dalam pengaturan jam operasional angkutan batubara khususnya yang melintasi kawasan padat kendaraan kami menyambut baik perhatian tersebut.

“Pemerintah Kabupaten Sarolangun berkomitmen mempertegas pengawasan terhadap ketentuan jam operasional angkutan batu bara serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak perusahaan agar pelaksanaannya di lapangan berjalan tertib,” katanya.

3. FRAKSI PAN

Wabup Sarolangun Gerry Trisatwika memberikan apresiasi kepada dewan yang terhormat atas apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam mendorong peningkatan ekonomi daerah capaian tersebut merupakan hasil Sinergi antara pemerintah daerah DPRD dunia usaha dan masyarakat yang akan terus di perkuat guna menjaga pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Pemerintah Daerah memandang program 100 hari kerja tersebut sebagai langkah awal untuk memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai arah pembangunan daerah.

“Kami terus melakukan pembenahan dan pemutakhiran data dari desa dan kelurahan agar kebijakan penanggulangan kemiskinan semakin tepat sasaran dan efektif,” katanya.

Mengenai angka pengangguran dapat kami sampaikan data BPS menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sarolangun menurun dari 5,03% pada tahun 2024 menjadi 4,68% pada tahun 2025. Capaian ini tentu di syukuri namun belum dapat membuat pemerintah daerah berpuas diri karena masih perlu ditekan lebih lanjut.

“Pemerintah Kabupaten Sarolangun akan terus memperkuat program penciptaan lapangan kerja pengembangan UMKM peningkatan keterampilan Tenaga Kerja dan penguatan sektor-sektor produktif daerah agar penurunan angka pengangguran dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.

4.FRAKSI PDI-PERJUANGAN

Mengenai capaian realisasi dan belanja daerah belum mencapai target, kata Wabup Gerry Trisatwika bahwa pihak eksekutif menyadari bahwa optimalisasi pendapatan dan belanja merupakan faktor penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat belum optimalnya capaian tersebut dipengaruhi antara lain oleh penyesuaian fiskal daerah, dinamika transfer pusat serta kendala pelaksanaan program pada perangkat daerah.

“Mengenai pentingnya peningkatan pad dari berbagai sektor Kamis pendapat bahwa pad merupakan pilar penting dalam memperkuat kementerian-kemandirian fiskal daerah,” katanya.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten terbangun terus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan termasuk melalui digitalisasi transaksi daerah dan pengembangan sistem retribusi digital.

Selian itu, pihaknya juga sepenuhnya sependapat Pemerintah Kabupaten Sarolangun memandang peningkatan PAD sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat secara bertahap dan memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan.

“Oleh karena itu berbagai upaya pembenahan sistem pendapatan daerah akan terus Kami lanjutkan agar kemandirian fiskal daerah semakin kuat dan pembangunan semakin merata,” katanya.

5. FRAKSI PKS

Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika memberikan apresiasi kepada anggota dewan yang terformat hal tersebut menjadi amanah bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan secara terarah terukur dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Sarolangun juga akan terus memperkuat Sinergi antara eksekutif dan legislatif agar pelaksanaan program pembangunan berjalan lebih efektif dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

“Kami ucapkan terima kasih atas masukan tersebut sebagai bahan evaluasi saat ini penataan pemanfaatan mess Jambi penempatan pegawai serta pengelolaannya telah mulai kami tertibkan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku agar keberadaannya benar-benar mendukung efektivitas pelayanan pemerintah daerah,” katanya.

6.FRAKSI PKB

Wabup Gerry Trisatwika mengatakan bahwa berbagai terobosan dan inovasi terus dilakukan antara lain penguatan digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi Daerah melalui tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, virtual account, qriss, dan aplikasi retribusi penguatan administrasi penerimaan lewat sistem informasi pendapatan daerah dan kanal BPPRD juga telah melaksanakan perluasan basis fiskal.

“Melalui kemudahan investasi serta penguatan potensi pendapatan dari penyertaan modal daerah melaksanakan peningkatan kualitas tata kelola pendapatan serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah yang terlibat dalam optimalisasi pendapatan,” katanya.

7. FRAKSI GERINDRA

Bank Pembangunan Daerah Jambi merupakan perhatian bersama karena merupakan bagian dari nasabah yang terdampak. Maka, Pemerintah Kabupaten Sarolangun memandang bahwa layanan perbankan yang stabil, andal, dan responsif sangat penting baik bagi masyarakat maupun bagi ASN di lingkungan pemerintah daerah.

“Oleh karena itu pemerintah daerah telah dan akan terus berkoordinasi dengan pihak bank Jambi sekaligus mendorong percepatan perbaikan fasilitas ATM mobile banking dan layanan transaksi elektronik,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Sarolangun akan terus mengawal peningkatan kualitas pelayanan keuangan daerah agar kedepan semakin baik stabil dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

Sementara, Belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% pada tahun anggaran 2027 Pemerintah Kabupaten Sarolangun akan terus mengikuti dinamika kebijakan yang saat ini berkembang di tingkat pusat termasuk solusi yang sedang dibahas oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.

“Kami akan selaras dengan ketentuan nasional dan tidak mengganggu stabilitas pelayanan publik maupun kesejahteraan aparatur Kami berkomitmen menjaga stabilitas keuangan daerah agar tetap mampu memenuhi kewajiban terhadap aparatur membiayai infrastruktur pelayanan publik dan mendukung belanja prioritas lainnya secara berkelanjutan,” katanya.

8. FRAKSI DEMOKRAT-NASDEM

Pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Sarolangun sependapat dan berkomitmen untuk memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata sesuai kondisi serta kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.

Komitmen tersebut juga telah dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah melalui RPJMD Kabupaten Sarolangun tahun 2025-2029 sebagai dasar arah kebijakan pembangunan daerah.

Bidang Infrastruktur khususnya pembangunan jalan, Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah berupaya mengarahkan program pada wilayah yang memang membutuhkan keterhubungan dan akses pelayanan dasar yang lebih baik serta meningkatkan fungsionalitas jalan di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Bidang Pertanian, Pemerintah Daerah juga terus berupaya agar intervensi program tidak berhenti pada tataran perencanaan tetapi benar-benar sampai kepada petani dalam bentuk bantuan yang dapat langsung dimanfaatkan dalam pelaksanaannya pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan pertanian berupa benih padi sawah benih padi ladang herbisida dan alat pasca panen berupa power tracer kepada masyarakat tani.

“Pemerintah Kabupaten Sarolangun menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Fraksi Demokrat Nasdem atas saran perhatian dan dukungan terhadap upaya peningkatan pendapatan daerah saran tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Daerah untuk terus memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui langkah-langkah yang inovatif, terukur dan berkelanjutan,” katanya.

Gerry Trisatwika juga mengucapkan terima kasih atas apresiasi serta dukungan yang diberikan terhadap pelaksanaan program daerah khususnya pada bidang kesehatan melalui program dokter maju. Pemerintah Kabupaten Sarolangun sependapat bahwa sektor Kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

“Pelayanan kesehatan yang baik merata dan terjangkau adalah bagian dari kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat sebagaimana amanat penyelenggaraan pelayanan publik,” katanya.

Apresiasi tersebut menjadi dorongan moral bagi pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk terus meningkatkan kualitas jangkauan dan efektivitas pelayanan kesehatan Kepada seluruh masyarakat tanpa kecuali.

Program dokter maju merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah dalam mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berada di wilayah terpencil wilayah dengan akses terbatas serta masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara cepat dan tepat.

“Melalui program ini Pemerintah Daerah berupaya memastikan bahwa hydraan negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar mereka,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Sarolangun akan terus melakukan evaluasi dan penguatan terhadap pelaksanaan program tersebut baik dari sisi jangkauan kesehatan jangkauan layanan kesehatan ketersediaan tenaga kesehatan dukungan sarana dan prasarana maupun Sinergi lintas sektor sehingga manfaat program dokter maju dapat semakin optimal dan berkelanjutan.

“Kami juga mengharapkan dukungan, saran dan masukan agar pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan ke depan semakin baik dan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Sarolangun,” katanya.

(Nil)

SAROLANGUN, driv.penajambi.co/ – Fraksi Demokrat-Nasdem memberikan apresiasi terhadap program unggulan Bupati Sarolangun H Hurmin dan Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika di bidang kesehatan, Dokter Maju.

Hal itu disampaikan Akmal, selaku juru bicara Fraksi Demokrat-Nasdem dalam rapat paripurna DPRD Sarolangun tingkat 1 tahap 2, Senin (13/04/2026) di gedung DPRD Sarolangun.

Apresiasi tersebut didengar secara langsung oleh Bupati Sarolangun Hurmin dan Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika yang hadir dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Waka I DPRD Sarolangun Cik Marleni, bersama Waka II DPRD Sarolangun Dedi Ifriyansah, serta dihadiri jajaran forkopimda, kepala OPD dan para anggota DPRD Sarolangun.

Dikatakan Akmal, bahwa pihaknya selaku wakil rakyat sangat bangga dengan keberhasilan program dokter maju di Kabupaten Sarolangun dalam memberikan pelayanan kesehatan hingga ke daerah-daerah terpencil serta pelosok desa di seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sarolangun.

“Kita mengapresiasi program Bupati yang memberikan dokter maju sehingga daerah-daerah terisolir bisa tersentuh oleh dokter. Kita tahu banyak orang yang tidak mampu untuk datang ke rumah sakit tapi dengan adanya dokter yang door to door ke tengah masyarakat itu sangat membantu,” katanya.

Meski demikian, menurut Akmal, bahwa program dokter maju ini agar konsisten dapat dilaksanakan dengan menjalankan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga seluruh masyarakat bisa merasakan betapa dahsyatnya program dokter maju ini.

“Kami memperhatikan ini Pak Bupati, tolong betul-betul itu dokter maju ini bekerja sesuai sopnya sehingga mencapai titik-titik yang kita harapkan,” katanya.

Ditambahkan Akmal, bahwa pihaknya juga menekankan pentingnya sektor kesehatan bagi masyarakat yang diketahui bersama bahwa masyarakat pada saat ini banyak yang sakit, banyak yang bermasalah dengan kesehatan sehingga memang harus benar-benar di perhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun.

“Kita berharap pemerintah lebih perhatian kepada kesehatan masyarakat ini,” katanya.

(Lexsi)

SAROLANGUN, driv.penajambi.co/ – Delapan fraksi DPRD Sarolangun menyampaikan pandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna tingkat 1 tahap 2 terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sarolangun tahun anggaran 2025, Senin (13/04/2026) di gedung DPRD Sarolangun yang berjalan dengan lancar.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Waka I DPRD Sarolangun Cik Marleni, SE didampingi Waka II DPRD Sarolangun Dedi Ifriyansah, SM dengan dihadiri 20 orang dari 30 orang anggota DPRD Sarolangun.

Hadir dalam kegiatan Bupati Sarolangun H Hurmin, Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika, SE, Forkopimda Kabupaten Sarolangun, Sekda Sarolangun Ir Muhammad Arief, RH, MUM, Para Asisten dan Staf Ahli Bupati Sarolangun, Tenaga Ahli DPRD Sarolangun Drs H Sakwan, SE, Sekretaris DPRD Sarolangun Kaprawi BM, S.HI, MH, MM, Para Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Sarolangun, Jajaran pejabat di eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Sarolangun.

Kedelapan Fraksi DPRD Sarolangun yang menyampaikan pandangan umum tersebut diantaranya Fraksi PPP, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi PKS, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrat-Nasdem.

FRAKSI PPP

Dalam penyampaiannya, Juru bicara Fraksi PPP Nurdin menyampaikan apresiasi atas penyampaian LKPJ tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggara Pemerintah Daerah. Namun demikian, pihaknya dari fraksi PPP menilai bahwa laporan tersebut masih memerlukan pendalaman, khususnya terkait konsistensi antara perencanaan pelaksanaan dan pencapaian kinerja.

” Dalam kondisi efisiensi anggaran saat ini Fraksi PPP memahami tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan program kerja oleh karena itu fraksi PPP mendorong agar pelaksanaan pembangunan dilakukan secara lebih optimal, tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Selain itu fraksi PPP mengusulkan pembentukan tim khusus untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung realisasi program-program yang belum terlaksana. Fraksi PPP juga menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan berorientasi pada hasil kebijakan pembangunan diharapkan lebih berpihak kepada masyarakat kecil, melalui upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi.

“Di samping itu fraksi PPP menekankan perlunya penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional,” katanya.

Fraksi PPP juga berharap Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun melakukan evaluasi total terkait kinerja dinas Perumahan dan pemukiman kami mencatat Masih ditemukan keterlambatan realisasi program serta buruknya komunikasi publik yang menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan pada dinas tersebut.

“Kami mendukung kebijakan Bupati dalam menerapkan meritokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun guna mewujudkan pemerintahan yang profesional efektif dan selaras dengan visi dan misi,” katanya.

FRAKSI GOLKAR

Tabroni, SE selaku juru bicara Fraksi Golkar bahwa pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi kepada saudara Bupati Sarolangun beserta wakil bupati seluruh capaian realisasi target pendapatan daerah APBD tahun 2025 sebesar Rp 1, 330 triliun lebih atau 98,9% dari target Rp 1,343 triliun lebih.

Fraksi Golkar dapat memahami mengenai target dan realisasi pembiayaan tahun 2025 di mana sebesar Rp 63,035 miliar lebih, realisasi 99,9%.

“Kami juga meminta penjelasan dan catatan penting tentang beberapa hal yakni dalam hal demokrasi dan aktivitas di sektor pertambangan, perkebunan dan retribusi harus dikelola secara profesional. Terkait penurunan angka pengangguran, menekankan pentingnya program yang berorientasi pada peningkatan ekonomi,” katanya.

Pihaknya juga meminta penjelasan khusus terhadap status kepegawaian PPPK, agar pelayanan tetap prima. PPPK ini menumpuk di suatu tempat, ada yang kekurangan guru dan ada yang kelebihan guru. Fraksi Golkar berharap agar Pemkab Sarolangun melakukan serius dan profesional terhadap jalan Operasional batubara yang melintasi jalan nasional

“Kadis PUPR Sarolangun agar melakukan proses perencanaan dengan profesional dan dengan pertimbangan aspek wilayah serta pengawasan dan konsultan dilakukan dengan sebaik mungkin. Kami meminta dinas terkait agar memberikan legalitas yang jelas dan jaminan hukum atas hak dalam pengelolaan pasar, seperti pasar kecamatan batang asai,” katanya.

FRAKSI PAN

Dodi Arya Mustain selaku juru bicara fraksi PAN juga turut memberikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun atas capaian dalam pembangunan daerah dari beberapa sektor. Fraksi Partai Nasional mengapresiasi atas kinerja Bupati dan Wakil Bupati atas 100 hari kerja yang telah dilakukan atau dilaksanakan dalam bentuk nyata yang telah terealisasi.

“Fraksi Partai Nasional menggarisbawahi tentang meningkatnya angka kemiskinan untuk menjadi catatan penting menjadi perhatian pemerintahan ke depan. Fraksi Partai Nasional menanggapi tentang angka pengangguran perlu untuk dievaluasi ulang untuk terwujudnya Sarolangun maju,” katanya.

FRAKSI PDI-PERJUANGAN

Juru bicara Fraksi PDI-Perjuangan Lina Sari Dewi mengatakan bahwa pihaknya dari fraksi PDI-PERJUANGAN melihat masih banyak opd terkait yang belum mencapai target. PDI-Perjuangan mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun untuk melakukan evaluasi.

“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan meminta menegaskan bahwa peningkatan PAD harus selalu lebih optimal lagi agar kapasitas PAD kita ini lebih baik dari tahun sebelumnya dan masyarakat Kabupaten Sarolangun bisa merasakan bahwa Kabupaten Sarolangun ada peningkatan dan perubahan demi motto Kabupaten Sarolangun maju terwujud,” katanya

Fraksi PDI-Perjuangan juga meminta agar memanfaatkan secara optimal seluruh pendapatan dan penerimaan untuk program-program prioritas yang vital bagi kepentingan yang bersentuhan langsung terhadap masyarakat kemudian mendorong perluasan akses internet infrastruktur daerah dan infrastruktur perkotaan.

“Kami dari Fraksi PDIP Perjuangan menekankan pentingnya peningkatan pendapatan asli daerah sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan agar kemandirian fisikal Kabupaten Sarolangun harus terus ditingkatkan agar tidak selalu tergantung pada dana transfer dari pusat,” katanya.

FRAKSI PKS

Siti Aisyah Harahap selaku juru bicara Fraksi PKS mengatakan bahwa pihaknya fraksi PKS mendukung Pemerintah Daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun untuk selalu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan guna mewujudkan Sarolangun yang lebih maju dan sejahtera.

Pada kesempatan ini, Fraksi PKS menyampaikan sedikit perhatian terkait kondisi mess sarolangun Jambi yang saat ini jumlah pegawai maupun tenaga PPPK dirasakan cukup banyak bahkan cenderung berlebihan, tentunya hal ini perlu menjadi perhatian bersama agar penataan kedepannya bisa lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan.

“Kami berharap kedepannya ada evaluasi dan pembenahan sehingga penempatan Pegawai bisa lebih efektif dan benar-benar mendukung kinerja serta pelayanan yang optimal,” katanya.

Menurutnya, fraksi PKS juga menyampaikan aspirasi atas upaya dan kinerja pemerintah daerah dan mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah sejak 100 hari pertama sampai dengan akhir Desember 2025 setelah dicapai sejumlah kemajuan yang tercermin dalam 7 poin pencapaian sebagaimana tercantum dalam nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban

FRAKSI PKB

Fraksi PKB disampaikan juru bicara Riki Angriawan, SE, mengatakan bahwa pihaknya secara umum mengapresiasi capaian kinerja dan penyerapan anggaran namun menekankan kepada namun menekankan perbaikan pada efektivitas program peningkatan PAD serta optimalisasi pelayanan publik juga mendorong evaluasi dalam evaluasi mendalam atas proyek yang terlambat dan sinkronisasi data perencanaan dan realisasi anggaran.

“Fraksi PKB mendorong inovasi pemungutan pajak dan retribusi Daerah guna mengurangi ketergantungan transfer Pusat serta perbaikan infrastruktur dasar, Jalan, jembatan dan pelayanan kesehatan pendidikan yang belum merata,” katanya.

” Fraksi Partai kebangkitan bangsa juga menekankan agar hasil LKPJ dijadikan acuan perbaikan perencanaan anggaran tahun berikutnya agar lebih berdampak langsung pada masyarakat,” katanya.

FRAKSI GERINDRA

Terlampir (Tidak dibacakan)

FRAKSI DEMOKRAT-NASDEM

Akmal selaku juru bicara fraksi Demokrat-Nasdem berharap kedepannya kepada Pemerintah Daerah agar dapat mengaplikasikan dan mengoptimalisasikan program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat agar masyarakat dapat menikmati hasil dan memanfaatkan dari program-program yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing.

“Mulai dari bidang infrastruktur yang tentu ini sangat menunjang dalam proses kehidupan masyarakat dan ekonomi rakyat kita seperti jalan yang menjadikan sebagai agenda besar untuk mengangkut daripada hasil-hasil petani kita,” katanya.

Di bidang pertanian dan perkebunan tentu Harapan bersama bahwa pertanian di Kabupaten Sarolangun ini lebih meningkat lebih menghasilkan, perkebunan juga seperti itu jadi perlu kedepannya Bupati membuat program untuk membantu petani-petani pekebun dalam bantuan bibit Dan juga mungkin pupuk dan pengolahan lahannya.

“Kami dari Fraksi Demokrat Nasdem menyarankan kepada pemerintah daerah agar dapat merencanakan program-program terobosan dalam meningkatkan nilai ekonomi masyarakat,” katanya

Jika terkendala terkait anggaran, menurutnya Pemerintah Daerah yang saat ini diketahui bersama bahwa dalam suasana efisiensi ini anggaran yang terbatas, anggaran yang dikurangi, anggaran yang diatur untuk mencukupi belanja di Kabupaten Sarolangun tentu tidak cukup untuk Bupati menganggarkan proses pembangunan di Kabupaten Sarolangun ini.

“Kita tahu dengan efisiensi ini tentu anggaran di seluruh dinas yang kita tahu itu sangat tidak mencukupi. Oleh karena itu, kami berharap kepada seluruh dinas agar kedepannya berkomunikasi dengan pusat untuk mengambil anggaran APBN dari pusat itu harapan kami sehingga ke depan Kabupaten Sarolangun dapat terbangun dengan apa yang menjadi visi dan misi dari pada bupati Kabupaten Sarolangun,” katanya.

Terkait bidang kesehatan, Fraksi Demokrat-Nasdem menekankan pentingnya sektor kesehatan bagi masyarakat yang diketahui bersama bahwa masyarakat pada saat ini banyak yang sakit, banyak yang bermasalah dengan kesehatan.

“Kita berharap pemerintah lebih perhatian kepada kesehatan masyarakat ini. Kami sangat bangga dengan keberhasilan program dokter maju Sarolangun dalam memberikan pelayanan kesehatan hingga ke daerah-daerah terpencil ini,” katanya.

“Kita mengapresiasi program Bupati yang memberikan dokter maju sehingga daerah-daerah terisolir bisa tersentuh oleh dokter. Kita tahu banyak orang yang tidak mampu untuk datang ke rumah sakit tapi kami memperhatikan ini Pak Bupati tolong betul-betul itu dokter maju ini bekerja sesuai sopnya sehingga mencapai titik-titik yang kita harapkan,” katanya.

(Lexsi)

SAROLANGUN, driv.penajambi.co/ – DPRD Sarolangun menggelar Rapat Paripurna tingkat 1 Tahap 2 dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sarolangun Tahun Anggaran 2025, Senin (13/04/2026) petang di Gedung DPRD Sarolangun.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Waka I DPRD Sarolangun Cik Marleni, SE didampingi Waka II DPRD Sarolangun Dedi Ifriyansah, SM dengan dihadiri 20 orang dari 30 orang anggota DPRD Sarolangun.

Hadir dalam kegiatan Bupati Sarolangun H Hurmin, Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika, SE, Forkopimda Kabupaten Sarolangun, Sekda Sarolangun Ir Muhammad Arief, RH, MUM, Para Asisten dan Staf Ahli Bupati Sarolangun, Tenaga Ahli DPRD Sarolangun Drs H Sakwan, SE, Sekretaris DPRD Sarolangun Kaprawi BM, S.HI, MH, MM, Para Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Sarolangun, Jajaran pejabat di eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Sarolangun.

Dalam kegiatan tersebut, Waka I DPRD Sarolangun Cik Marleni dalam kata pembukanya mengucapkan terima kasih kepada saudara Bapak Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Sarolangun dan Forkopimda serta seluruh tamu undangan yang telah menghadiri rapat paripurna hari ini.

“Dengan dihadiri 20 dari 30 orang anggota DPRD sehingga rapat paripurna quorum dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kegiatan rapat paripurna hari ini saya nyatakan dibuka,” katanya.

Cik Marleni kemudian meminta masing-masing juru bicara Fraksi-fraksi DPRD Sarolangun untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya dari delapan Fraksi DPRD Sarolangun. Yakni Fraksi PPP, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi PKS, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrat-Nasdem.

“Rapat paripurna ini merupakan tindak lanjut dari rapat paripurna sebelumnya pada tanggal 30 Maret 2026 yang lalu atas penyampaian LKPJ Bupati Sarolangun. Kami meminta masing-masing fraksi untuk menyampaikan juru bicara dari delapan fraksi. Kami persilahkan kepada masing-masing juru bicara untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya,” katanya.

Usai menerima dokumen pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Sarolangun, Waka I DPRD Sarolangun Cik Marleni pun mengucapkan terima kasih kepada masing-masing juru bicara Fraksi-fraksi DPRD Sarolangun yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya.

“Lengkap lah sudah pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sarolangun, selanjutnya kami serahkan kepada saudara Bupati Sarolangun untuk menjadi bahan dalam rapat paripurna selanjutnya,” katanya.

“Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin rapat paripurna hari ini saya nyatakan di skor,” kata dia menambahkan.

(Lexsi)