KABAR SAROLANGUN – Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Sarolangun mencatat hingga pada periode 01 s.d 10 Desember 2025, beberapa jenis pajak dan retribusi daerah telah mencapai over target.
Kepala BPPRD Sarolangun Emalia Sari, SE, ME, Senin (15/12/2025) saat dikonfirmasi media ini mengatakan bahwa hingga pada periode tersebut pihaknya telah mengumpulkan pendapatan pajak daerah sebesar Rp 51.580.975.376,- atau sekitar 96,11 persen dari total target sebesar Rp 53.671.201.326,-
Sementara untuk penerimaan pendapatan retribusi Daerah, hingga periode tersebut pihaknya telah menerima sebesar Rp 38.145.546.543,- atau sebesar 81,65 persen dari total target sebesar Rp 46.717.887.000,-
” Kita tentu terus berupaya maksimal untuk bisa mencapai target, dan beberapa objek pajak dan retribusi daerah telah mencapai over target,” katanya.
Sejumlah objek pajak yang telah melebih target tersebut, diantaranya penerimaan Pajak Reklame yang sudah mencapai Rp 1.197.919.328,- atau 108,90 persen dari total target sebesar Rp 1.100.000.000,-
” Pajak reklame ini terdiri dari pajak papan, billboard, Videotron dan Megatron,” katanya.
Objek pajak lainnya juga seperti Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) berupa pajak pasir dan kerikil, juga over target dengan realisasi sebesar Rp 903.185.500,- atau 177 persen dari total target sebesar Rp 510.000.000,-
Objek pajak barang dan jasa tertentu seperti pajak perhotelan juga mencapai over target, dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 489.528.969,- atau 181,31 persen dari total target sebesar Rp 270.000.000,-
” Kemudian pajak jasa parkir juga over target capai 102,41 persen atau sebesar Rp 143.378.900,- dari total target sebesar Rp 140 juta. Begitu juga pajak kesenian dan hiburan juga over target capai 108,59 persen,” katanya.
Tak hanya itu, dari objek pajak opsen PKB juga mengalami over target sebesar 104,60 persen dengan penerimaan sebesar Rp 12.531.386.600,- dari total target sebesar Rp 11.980.142.405,-
Sedangkan untuk retribusi Daerah, beberapa objek retribusi juga mengalami over target, diantaranya Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan dengan persentase sebesar 110,53 persen dengan penerimaan sebesar Rp 165.800.000,- dari total target sebesar Rp 150.000.000,-
Kemudian retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum juga over target sebesar 105,55 persen dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 100.270.000,- dari total target sebesar Rp 95.000.000,-
” Kemudian juga retribusi jasa usaha terminal capai 104,20 persen, retribusi tempat penginapan/villa capai 162,36 persen, retribusi rumah potong hewan capai 100,40 persen, dan retribusi pemanfaatan aset daerah capai 104,06 persen,” katanya.
Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika, Ketua DPRD Sarolangun Ahmad Jani, Ketua TP PKK Sarolangun Ny Hj Risha Fitria dan para kepala OPD
KABAR SAROLANGUN – Pemerintah Kabupaten Sarolangun menggelar upacara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) dan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Tahun 2025, Senin (15/12/2025) di Lapangan Sepakbola, Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cermin Nan Gedang.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika, SE yang turut dihadiri Ketua DPRD Sarolangun Ahmad Jani, Ketua TP PKK Sarolangun Ny Hj Risha Fitria Hurmin, Sekda Sarolangun Ir Muhammad Arief, RH, MUM, dan jajaran Forkopimda Kabupaten Sarolangun.
Selain itu hadir juga Kadis Dikbud Sarolangun Drs H Arsyad, SH, M.Pd.I, Ketua PGRI Kabupaten Sarolangun Ali Umar, S.Pd, M.Si, Para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Para Camat, Para Kepala Sekolah, Para Guru, Para Bunda Paud, Jajaran TP PKK Sarolangun, Jajaran pengurus PGRI Cabang Sarolangun dan para siswa sekolah.
Pengibaran bendera merah putih dalam rangka upacara HGN dan HUT Ke-80 PGRI
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika menyampaikan amanat Mentri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu’ti.
Dalam amanat tersebut, Gerry Trisatwika mengatakan bahwa selama satu tahun di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Pemerintah telah melakukan langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru.
Tahun 2025, Pemerintah memberikan beasiswa sebesar tiga juta rupiah per semester bagi guru yang belum berpendidikan D.IV/S.1 untuk melanjutkan studi S1 melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau untuk 12.500 guru.
” Pemerintah memberikan berbagai pelatihan antara lain Pendidikan Profesi Guru, up-grading guru Bimbingan Konseling, Bimbingan Konseling untuk guru-guru non-Bimbingan Konseling. Pembelajaran Mendalam (Deep Learning), Koding dan Kecerdasan Artifisial, Kepemimpinan Sekolah, serta peningkatan kompetensi lainnya,” katanya.
Wakil Bupati Sarolangun Gerry TrisatwikaWakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika menyerahkan piagam penghargaan kepada guru berprestasi
Untuk meningkatkan kesejahteraan guru, lanjut Gerry Trisatwika, Pemerintah memberikan tunjangan sertifikasi sebesar dua juta rupiah perbulan untuk guru non Aparatur Sipil Negara (ASN) dan satu kali gaji pokok untuk guru-guru ASN. Bagi guru honorer diberikan insentif sebesar 300.000 rupiah per bulan. Semua tunjangan dan insentif ditransfer langsung ke rekening guru.
” Pemerintah menyadari berbagai insentif dan tunjangan untuk guru belum sebagaimana yang diharapkan. Tetapi Pemerintah berkomitmen untuk berbuat yang lebih baik,” katanya.
Tahun 2026, kesempatan melanjutkan studi dengan beasiswa dibuka untuk 150.000 guru. Tunjangan guru honorer dinaikkan dari 300.000 rupiah menjadi 400.000 rupiah. Tugas administratif guru dikurangi, kewajiban mengajar tidak mutlak 24 jam, ada satu hari belajar guru dalam sepekan.
Kebijakan tersebut dimaksudkan agar guru dapat lebih fokus melaksanakan tugas utama sebagai pendidik profesional, melaksanakan tugas pembelajaran, membimbing, dan meningkatkan kualitas diri.
” Di era digital dan dunia global, tugas guru semakin berat. Guru dihadapkan pada tantangan kehidupan yang semakin hedonis dan materialistis dimana kebahagiaan dan penghargaan atas manusia dihargai sebatas kepemilikan dan kesenangan material,” katanya.
Ia juga mengatakan Guru juga dihadapkan pada tantangan sosial, budaya, moral, politik, tuntutan masyarakat yang kian tinggi, dan apresiasi yang rendah. Ada sebagian guru yang mengalami tekanan material, sosial, mental, dan berhadapan dengan aparatur penegak hukum.
Kondisi demikian harus diakhiri. Guru harus tampil lebih percaya diri dan berwibawa di hadapan para murid. Untuk melindungi para guru, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Isi kesepahaman antara lain penyelesaian damai (restorative justice) bagi guru yang bermasalah dengan murid, orang tua, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam hal-hal yang berkaitan dengan tugas mendidik.
Guru adalah agen pembelajaran dan peradaban. Guru mengemban tugas profetik mencerdaskan, membangun nalar kritis, hati yang jernih, dan akhlak mulia.
Ketua TP PKK Sarolangun Ny Hj Risha Fitria menyerahkan piagam penghargaan kepada bunda PAUD berprestasiSekda Sarolangun Muhammad Arief menyerahkan piagam penghargaan kepada guru berprestasi
Kehadiran guru sebagai agen peradaban semakin diperlukan di tengah kompleksitas permasalahan murid seperti masalah akademik, sosial, moral, spiritual, ketergantungan gawai, judi online, kesulitan ekonomi, keharmonisan keluarga, dan sebagainya. Kehadiran guru kian diperlukan oleh murid di dalam dan di luar kelas sebagai figur inspiratif, teladan, digugu dan ditiru, orang tua, mentor, motivator, dan sahabat dalam suka dan duka.
” Untuk tugas mulia itu, idealnya guru memiliki stamina intelektual, sosial, moral yang prima, teguh, dan tegar di tengah berbagai tantangan dan permasalahan. Saya mengajak para guru untuk meluruskan niat, memperkuat motivasi, dan meneguhkan jati diri. Saya mengimbau masyarakat, orang tua, dan semua pihak agar menghargai jerih payah para guru,” katanya.
” Jangan hanya menilai kinerja dan menghakimi mereka dari angka-angka. Sejatinya, tanggung jawab pendidikan yang pertama dan utama adalah orang tua dan keluarga. Berilah kesempatan para guru membantu mendidik anak-anak dengan cara terbaik, perbaiki komunikasi, kerja sama, dan saling menghargai,” kata dia menambahkan.
Kepada para murid, Gerry Trisatwika mengingatkan lima nasihat Presiden Prabowo Subianto. (1) Belajarlah yang Baik!; (2) Cintai Ayah dan Ibu (3) Hormati Guru!; (4) Rukun Sama Teman (5) Cintai Tanah Air dan Bangsa, Muliakanlah dirimu dengan memuliakan gurumu, Ridha dan doa gurumu menentukan masa depanmu.
” Terima kasih Bapak dan ibu guru atas semua dharma bhakti yang tak ternilai dengan materi. Teruslah mengabdi untuk negeri. Di tanganmu kualitas sumber daya manusia, masa depan bangsa dan negara. Selamat Hari Guru 2025. Guru hebat, Indonesia kuat,” katanya.
Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika menyerahkan piala bergilir juara umum porsenijarKadis Dikbud Sarolangun Arsyad menyerahkan piagam penghargaan kepada guru berprestasi
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika, Ketua TP PKK Sarolangun Ny Hj Risha Fitria Hurmin, Ketua DPRD Sarolangun Ahmad Jani, Sekda Sarolangun Muhammad Arief, Kadis Dikbud Sarolangun Arsyad dan Ketua PGRI Sarolangun Ali Umar menyerahkan piagam penghargaan kepada kepala sekolah, guru dan bunda paud yang berprestasi, serta memberikan piala bergilir juara umum Pekan Olahraga, Seni dan Pembelajaran (PORSENIJAR) Kabupaten Sarolangun dan diakhiri dengan Poto bersama.
Pengumuman Pansel hasil seleksi administrasi calon Direktur dan Calon Komisaris Persorada Serumpun Pseko Kabupaten Sarolangun tahun 2025
KABAR SAROLANGUN – Panitia Seleksi Direktur dan Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Serumpun Pseko Kabupaten Sarolangun mengumumkan hasil seleksi Administrasi Calon Direktur dan Komisaris.
Hal itu sesuai dengan pengumuman Pansel Nomor: 20/Pansel-SP/2025 tentang Hasil seleksi Administrasi Calon Direktur dan Calon Komisaris Persorada Serumpun Pseko Kabupaten Sarolangun.
" Sesuai hasil evaluasi terhadap berkas administrasi peserta seleksi calon direktur dan calon Komisaris perseroda kami umumkan nama-nama peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi," kata Ketua Pansel, Ir Dedy Hendry, M.Si, Senin (15/12/2025) kepada media online driv.penajambi.co/.
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, untuk calon Direktur, ada 4 peserta yang dinyatakan lulus bahan tersebut yakni Adni, S.ST, Ahyar, S.Th.I, Muhammad Satar, ST dan Noprizal Ependi, S.ST.
Untuk calon Komisaris, juga ada 4 nama peserta yang dinyatakan lulus bahan, yakni Abdullah Fikri, S.Pd, M. Amin Faisal, S.Hi, Mulya Malik, SH.,MM dan Sugeng Mulyadi Essa, ST.
Bagi peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi selanjutnya akan mengikuti Seleksi tahap selanjutnya, yakni Uji Kelayakan dan Kepatutan (UMKM), antara lain: Psikotes, Ujian Tertulis Keahlian, Presentasi Makalah dan Wawancara.
Untuk jadwalnya, Psikotes dilaksanakan pada 16 Desember 2025, Ujian Tertulis Keahlian pada 16 Desember 2025, dan Presentasi Makalah dan Wawancara
– Calon Direktur pada tanggal 17 Desember 2025 pukul 08.00 s/d 12.00 Wib
– Calon Komisaris pada tanggal 17 Desember 2025 pukul 13.00 s/d 17.00 Wib.
” Kegiatan UKK dilakukan di ruang aula Perumda TSB Sarolangun dengan mengenakan pakaian kemeja lengan panjang, dasi, dan celana warna gelap, dan peserta wajib menyiapkan bahan presentasi makalah maksimal 10 slide, yang akan disajikan pada waktu Presentasi,” kata Dedi.
SAROLANGUN, driv.penajambi.co/ – Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kabupaten Sarolangun menyatakan sikap keras terhadap dugaan praktik korupsi yang dinilai telah mengakar dan merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.
PC PMII Sarolangun secara terbuka menantang Kejaksaan dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera membongkar dan memproses para pihak yang diduga terlibat dalam praktek dugaan tindak pidana korupsi.
Ketua PC PMII Sarolangun, M. Subra, mempertanyakan sikap APH yang dinilainya pasif terhadap dugaan keterlibatan seorang kontraktor berinisial T alias Mr “T”, yang namanya kerap muncul dalam sejumlah proyek bermasalah namun hingga kini belum tersentuh proses hukum.
“Kami mempertanyakan ada apa antara APH dengan kontraktor T. Kenapa sampai hari ini tidak ada proses hukum yang jelas, padahal dugaan pelanggaran ini berulang dan nilainya sangat besar,” kata Subra, Senin (15/12/2025).
PMII Sarolangun mengungkapkan bahwa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat dugaan kerugian negara mencapai Rp 9,28 Miliar pada Tahun Anggaran 2019–2020, yang hingga kini diduga belum dikembalikan ke kas negara. Dugaan tersebut, menurut PMII, mengarah pada pihak kontraktor yang sama.
PMII Sarolangun menegaskan bahwa persoalan ini merupakan peristiwa hukum serius yang seharusnya ditindaklanjuti sesuai Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang mewajibkan tindak lanjut atas temuan BPK.
Tak berhenti di situ, PMII Sarolangun juga menyoroti 12 paket proyek bermasalah Tahun Anggaran 2024 dengan nilai total lebih dari Rp 3 miliar, di antaranya : CV Keisha sebesar Rp 1,03 miliar, PT Nolan Jaya Konstruksi sebesar Rp 1,16 miliar.
Ironisnya, menurut PMII Cabang Sarolangun ini, sebagian besar proyek tersebut kembali dikaitkan dengan kontraktor yang sama, sehingga memunculkan dugaan kuat adanya kongkalikong antara kontraktor dan oknum dinas terkait.
“Kalau kesalahan terjadi sekali bisa disebut kelalaian. Tapi kalau berulang kali dan nilainya miliaran, ini patut diduga sebagai kejahatan terstruktur,” katanya.
PC PMII Sarolangun menyatakan akan mengawal kasus ini sampai tuntas, termasuk dengan aksi demonstrasi dan pelaporan resmi, guna mempertanyakan kinerja Kejaksaan dan APH di Sarolangun.
“Kami akan turun ke jalan dan menuntut kejelasan. Di mana keberadaan Kejaksaan dan APH Sarolangun? Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” katanya.
PMII Sarolangun menegaskan, langkah ini bukan kepentingan kelompok, melainkan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal uang rakyat dan menegakkan keadilan di Kabupaten Sarolangun.
KABAR SAROLANGUN – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sarolangun mencatat lebih kurang sebanyak 6.500 dokumen kependudukan baik itu Akta Kelahiran, Akta Kematian, Perubahan Kartu Keluarga (KK) maupun dokumen lainnya telah diproses melalui program aplikasi PAK KADES MAJU.
Yakni aplikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kelurahan dan Desa menuju Sarolangun Maju, dengan sistem pelayanan berbasis online.
” Program aplikasi Pak Kades Maju, yang sudah di proses 6.500 dokumen, akta kelahiran, akta kematian, perubahan KK dan lain-lain,” katanya, Jumat (12/12/2025) kepada media ini.
Dikatakannya, pelayanan Adminduk yang dilakukan berbasis online ini tentu untuk lebih mendekatkan masyarakat mendapatkan pelayanan, karena bisa langsung dari kantor Desa dan Kelurahan masing-masing.
” Kita siapkan program untuk mewujudkan visi dan misi bapak Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun menuju Sarolangun maju,” katanya.
Kadis Dukcapil Sarolangun Riduan, S.STP, ME saat di konfirmasi media driv.penajambi.co/
Riduan menjelaskan untuk jenis pelayanan yang bisa di proses melalui kantor desa dan kelurahan tersebut berupa pelayanan untuk perubahan elemen data di Kartu Keluarga, Akta kelahiran, akta kematian, dan pindah domisili.
Ia berharap pemanfaatan aplikasi administrasi online pelayanan kependudukan kelurahan dan desa (PAK KADES MAJU) Di Kabupaten Sarolangun untuk dapat terus digunakan dan dimanfaatkan dengan baik.
" Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, pemerintah berupaya untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan seperti KK, Akte Kelahiran, akte kematian, perubahan elemen data dan lainnya," katanya.
Kajari Sarolangun Rolly Manampiring, SH, MH, Kasi Pidsus Bambang Harmoko, SH, MH, Kasi Intel Rikson Lothar Siagian, SH, MH dan Kasubsi Penyidikan Herman Tangkas Panggabean, SH dalam keterangan pengambalian uang pengganti dan uang denda terpidana Herman
KABAR SAROLANGUN – Kejaksaan Negeri Sarolangun menyetor uang sebesar Rp 233.915.000,- atau Rp 233 Juta lebih kepada Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hasil pengembalian uang pengganti dan uang denda terpidana Mantan Kades Lidung, atas nama Herman Bin Marzuki.
Pengembalian uang Negara ini diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sarolangun Rolly Manampiring, SH,MH, didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Bambang Harmoko, SH,MH, di aula Kantor Kejari Sarolangun, pada Kamis, 11 Desember 2025.
” Kemarin hari Kamis tanggal 11 Desember 2025, Kejari Sarolangun telah melakukan eksekusi terhadap uang pengganti dan denda atas nama terpidana Herman bin Marzuki mantan kades lidung, uang pengganti 187 Juta rupiah dan denda 50 juta rupiah, telah kami eksekusi dan telah diproses untuk dimasukkan dalam PNBP,” katanya, Jumat (12/12/2025) kepada awak media.
Dikatakan Rolly Manampiring bahwa pengembalian uang ini merupakan bentuk Koperatif dari terpidana atas putusan Kasasi mahkamah agung RI. Uang pengganti dan denda ini diserahkan oleh Saipul Anwar yang merupakan keluarga dari Herman.
” Rinciannya, uang pengganti dan denda Senilai Rp. 233.915.000, yaitu uang denda Sebesar Rp. 50.000.000 dan uang Pengganti Sebesar Rp. 183. 915.000,” katanya.
Herman Bin Marzuki mantan Kepala Desa Lidung didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sarolangun melakukan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Pembangunan rigit Beton Tahun Anggaran 2018.
Atas dakwaan JPU Mantan Kepala Desa Lidung diputus oleh Pengadilan Negeri Sarolangun, kemudian Pengadilan Tinggi Jambi hingga diperkuat dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung.
” Terpidana terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, dipotong masa tahanan,” katanya.
Kajari Sarolangun Rolly Manampiring, SH, MH, Kasi Pidsus Bambang Harmoko, SH, MH, Kasi Intel Rikson Lothar Siagian, SH, MH dan Kasubsi Penyidikan Herman Tangkas Panggabean, SH dalam konferensi pers penetapan tersangka kasus korupsi
KABAR SAROLANGUN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sarolangun menetapkan satu orang tersangka terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) tahun anggaran 2021.
Satu orang tersangka tersebut berinisial DM yang merupakan bendahara Dinas DP3A tahun anggaran 2021.
Kajari Sarolangun Rolly Manampiring, SH, MH mengatakan, untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan anggaran tahun 2021 di DP3A.
Tim penyidik menetapkan DM sebagai tersangka dengan total temuan kerugian negara sebesar Rp 346.736.468,- berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh inspektorat Provinsi Jambi.
“Terhadap tersangka sudah dilakukan penahanan di rutan kelas llB Sarolangun yang akan melakukan penahanan selama 20 hari,” katanya, Jumat (12/12/2025) didampingi Kasi Pidsus Bambang Harmoko, Kasi Intel Rikson Lothar Siagian dan Kasubsi Penyidikan Herman Tangkas Panggabean.
Rolly Manampiring menambahkan tersangka melakukan tindak pidana korupsi dengan modus surat pertanggungjawaban (SPJ) fiktif terhadap pelaksanaan kegiatan di dinas DP3A Sarolangun tahun anggaran 2021.
Sesuai dengan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tersangka dikenakan sanksi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.
” Kalau DP3A inikan tahun anggaran 2021, jadi memang ada SPJ laporan pertanggungjawaban yang dibuat fiktif juga. Selaku ASN di DP3A, bendahara, tersangka di ancam hukuman penjara 20 tahun maksimal,” katanya.
Tersangka HY saat digiring tim penyidik Kejari Sarolangun usai ditetapkan sebagai tersangka
KABAR SAROLANGUN – Kejaksaan Negeri Sarolangun melakukan penetapan satu orang tersangka terhadap dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani.
Satu orang tersangka tersebut berinisial HY, yang ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (12/12/2025) saat dilakukan pemeriksaan oleh tim Penyidik Kejari Sarolangun.
Kajari Sarolangun Rolly Manampiring, SH, MH kepada awak media mengatakan bahwa tersangka HY melakukan tindak pidana korupsi penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi ini pada tahun 2021 dan tahun 2022 di wilayah Kecamatan Sarolangun.
” Terhadap tersangka juga sudah dilakukan penahanan tingkat penyidikan selama 20 hari di rutan kelas llB,” katanya, didampingi Kasi Pidsus Bambang Harmoko, Kasi Intel Rikson Lothar Siagian dan Kasubsi Penyidikan Herman Tangkas Panggabean
Sementara itu, Kasi Pidsus Bambang Harmoko menjelaskan dari kasus dugaan penyimpangan pupuk yang dilakukan HY. Tim auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jambi menemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp 1,948 miliar lebih.
Kajari Sarolangun Rolly Manampiring, SH, MH, Kasi Pidsus Bambang Harmoko, SH, MH, Kasi Intel Rikson Lothar Siagian, SH, MH dan Kasubsi Penyidikan Herman Tangkas Panggabean, SH
Kasi Pidsus Kejari Sarolangun, Bambang Harmoko menambahkan modus yang dilakukan HY dalam melancarkan aksi dengan membuat usulan dan penembusan fiktif terhadap penyaluran pupuk bersubsidi.
” Dalam modusnya memang dibuat RKK fiktif kemudian formulir penebusan pun dibuat fiktif. Kalau secara aturan penyaluran pupuk ini RDKK ini dibuat oleh kelompok tani, cuma yang jadi permasalahan kelompok tani tidak pernah mengajukan kebutuhan RDKK bagi kelompok taninya sendiri” katanya.
Terhadap tersangka, lanjut Bambang Harmoko menegaskan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 2 dan 3 UU Tipikor dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun penjara.
” Sanksinya dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara, kalau ada perkembangan selanjutnya kita tetap akan umumkan,” tegasnya.
Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika saat memimpin apel siaga bencana hidrometrologi
KABAR SAROLANGUN – Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika, SE memimpin langsung pelaksanaan apel gabungan Siaga Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor Angin Puting Beliung) Tingkat Kabupaten Sarolangun tahun 2025, Kamis (11/12/2025) di Lapangan Gunung Kembang Komplek Perkantoran Bupati Sarolangun.
Kegiatan tersebut dihadiri, Wakapolres Kompol Aswindo Indriadi, S.Kom, MH, Pabung Mayor CHK Dedy Afrizal, SH, MH, Kasi Intel Kejari Sarolangun Rikson Lothar Siagian, SH, MH, Ketua PN Sarolangun Novarina Manurung, SH, MH, Ketua PA Sarolangun Dr H Ahmad Ridha Ibrahim, S.HI, MH, dan Sekda Sarolangun Ir Muhammad Arief, RH, MUM.
Selian itu hadir juga para Asisten dan Staf Ahli Bupati Sarolangun, Kalaksa BPBD Sarolangun Solahuddin Nopri, SH, Para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Para Camat, Kapolsek, Danramil se-Kabupaten Sarolangun serta jajaran personil Gabungan TNI, Polri, Satpol PP, Damkar, BPBD, Dishub, Dinkes, PMI, Pramuka, Tagana, Manggala Agni.
Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika beserta Forkopimda melakukan pemeriksaan pasukan
Dalam kegiatan tersebut, tampak Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika bersama jajaran forkopimda melakukan pemeriksaan pasukan dan sarana prasarana penanganan bencana hidrometeorologi.
Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan apel gabungan dan gelar Pasukan siaga bencana hidrometrologi Kabupaten Sarolangun 2025 ini bertujuan untuk memperkuat komitmen dan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi ancaman bencana hidrometeorologi yang meningkat pada musim penghujan.
” Kabupaten Sarolangun merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi bencana hidrometeorologi baik itu banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin puting beliung,” katanya.
Saat memasuki musim penghujan berdasarkan data prakiraan potensi banjir dan gerakan tanah yang dikeluarkan oleh BMKG dan surat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka diperlukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini bencana hidrometeorologi bukan lagi kejadian insidental tetapi telah menjadi ancaman tahunan.
” Data menunjukkan bahwa frekuensi dan intensitas hujan terus meningkat akibat perubahan iklim Global. Oleh karena itu kesiapsiagaan kita harus semakin ditingkatkan melalui koordinasi, kecepatan respon dan kemampuan mitigasi yang lebih baik,” katanya.
Gerry Trisatwika juga menegaskan agar seluruh jajaran dan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan 7 poin penting dalam mengantisipasi serta penanganan bencana hidrometeorologi.
Poto bersama
Ketujuh poin tersebut yakni (1) pemetaan wilayah rawan bencana harus terus diperbaharui disertai edukasi mitigasi dan evakuasi. Hal ini penting agar masyarakat semakin sadar dan tangguh dalam menghadapi resiko bencana.
(2) Koordinasi antara pihak terkait baik itu BPBD, TNI, Polri, Instansi teknis dan relawan harus semakin terintegrasi didukung oleh sistem komando yang cepat, jelas dan responsif. (3) Kesiapan sarana prasarana dan logistik harus dijaga sehingga setiap pos siaga mampu bergerak cepat dan tepat saat dibutuhkan. (4) Terus melakukan pemantauan informasi prediksi cuaca dan potensi bencana.
(5) Mengidentifikasi tempat pengungsian termasuk infrastruktur pengungsian sesuai protokol kesehatan. (6) Memastikan ketersediaan Rambu dan jalur evakuasi. (7) Memastikan Upaya mitigasi seperti membersihkan saluran air, normalisasi Sungai, penanaman vegetasi berakar kuat.
” Bencana tidak dapat dihindari namun resiko dapat diperkecil melalui kesiapsiagaan kedisiplinan dan kerjasama lintas sektor, semangat gotong royong dan solidaritas menjadi kekuatan utama dalam menjaga keselamatan,” kata Gerry Trisatwika.
Disebutkannya, ksiapsiagaan bukan hanya soal peralatan dan pasukan tetapi juga tentang komitmen dan Sinergi dalam menghadapi bencana, tidak ada instansi yang bisa bergerak sendiri, sinergi antara pemerintah, aparat, relawan dunia usaha dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan penanggulangan bencana
” Terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak terutama BPBD TNI Polri relawan dan masyarakat atas dedikasinya selama ini dalam menjaga Kabupaten Sarolangun dari berbagai ancaman bencana,” katanya.
Ia berharap kegiatan apel ini tidak hanya menjadi seremonial tetapi benar-benar menjadi ajang untuk mengukur kesiapan personil, peralatan dan sistem komunikasi kita di lapangan.
” Mari kita jadikan ini sebagai bagian dari ikhtiar kita bersama untuk mengurangi resiko bencana dan apel kesiapsiagaan ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh komponen daerah siap serta dalam menghadapi potensi tantangan bencana di masa yang mendatang,” katanya.
Pemasangan pita tanda pasukan dalam siaga bencana hidrometeorologiPoto bersama dalam komitmen pencegahan dan penanganan bencana hidrometeorologi
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika beserta jajaran forkopimda melakukan pemasangan pita sebagai tanda pasukan dalam siaga bencana hidrometeorologi serta diakhiri dengan Poto bersama.
Ketua Harian BKOW Provinsi Jambi Eka Wati, Ketua GOW Sarolangun Ny Ratna Shafira NR bersama jajaran BKOW saat tiba pemukiman warga SAD di Kecamatan Air Hitam
SAROLANGUN – Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Sarolangun Ny Ratna Shafira Nafitri Rolan bersama Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Kabupaten Sarolangun melakukan kegiatan anjangsana dengan Pemberian bantuan sembako kepada Suku Anak dalam (SAD), Rabu (10/12/2025) di Desa Jernih dan Desa Pematang Kabau, Kecamatan Air hitam.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua harian BKOW Provinsi Jambi Ny Eka Wati, Ketua Persit Kodim 0420/Sarko Ny Anisa Yakhya Wisnu Arianto, Ketua Bhayangkari Cabang Sarolangun Sarolangun Ny Sukma Dewi Wendi Oktariansyah, Plt Camat Air hitam Bustra Desman, Danramil 420 – 03 Pauh Kapten INF Husnan Efendi, Kapolsek Air hitam Iptu Made yasu, Kades Desa Jerni Ali Usup, Kades Desa Pematang Kabau Bejo Maksum dan tokoh masyarakat setempat.
Dalam kegiatan tersebut, Ketua GOW Sarolangun Ny Ratna Shafira NR mengatakan bahwa kegiatan penyaluran bantuan sembako ini bertujuan untuk mempererat hubungan, mengetahui kondisi, dan membangun komunikasi sosial dengan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Kecamatan Air Hitam.
Ketua GOW Sarolangun Ny Ratna Shafira NR menyerahkan bantuan sembako bagi warga SAD
” Hari ini kita bersama ibu-ibu BKOW Kabupaten Sarolangun melakukan kunjungan atau silaturahmi, sekaligus memberikan bantuan sembako bagi warga SAD,” katanya.
Kata Ratna Shafira Nafitri mengatakan bahwa kegiatan ini juga merupakan bentuk sinergitas BKOW Kabupaten Sarolangun berperan aktif dalam mendorong serta pembinaan bagi masyarakat yang ada di wilayah pedalaman ini.
” Kita tahu, warga Suku Anak Dalam, kelompok masyarakat adat nomaden yang tentunya juga tidak luput dari perhatian kita,” katanya.
Poto bersama
Kegiatan anjangsana ini biasanya merupakan bagian dari program kerja BKOW, sekaligus dalam momen hari Ibu serta upaya pembinaan dan penyelesaian konflik sosial yang mungkin terjadi antara warga SAD dengan masyarakat setempat atau perusahaan perkebunan.
