Author: gaskan

KABAR SAROLANGUN – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun menggelar kegiatan Penguatan Jejaring anta lembaga Penyedia layanan perlindungan Perempuan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2025, Rabu (24/12/2025) di Ruang Aula Kantor Camat Bathin VIII.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Kepala DP3A Sarolangun Yudis Kenromora, S.STP, MH, Camat Bathin VIII Aryo L Fajrin, S.IP, Kapolsek Bathin VIII Iptu Erik Kurniawan, SH, MH, Kasubsi Bidang Intelijen Kejari Sarolangun Hanna Fitrianti, SH, M.Kn, Kabid Perlindungan Perempuan Dr Farida, M.Pd, para Narasumber, tokoh masyarakat dan lembaga Penyedia layanan perlindungan Perempuan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala DP3A Sarolangun Yudis Kenromora mengatakan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi antar lembaga untuk saling tukar pengalaman, saran dan masukan guna perbaikan dan pengembangan program kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di masa mendatang.

” Kita sadari bahwa memang tanpa ada koordinasi dan komunikasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan, program kegiatan yang dilaksanakan tidak akan berjalan baik, maka saya berharap kita membuka saluran komunikasi baik antara Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan tetapi juga koordinasi dengan masyarakat,” katanya.

Dikatakan Yudis Kenromora, bahwa permasalahan perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sangat komplek dan bersifat lintas bidang, maka dari itu penanganan permasalahan tersebut tidak dapat dilakukan sendiri oleh DP3A Sarolangun semata.

Hal itu butuh dukungan dan kerjasama antar seluruh pemangku kepentingan, baik dari pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan hingga sampai ke Desa, agar kondisi tersebut dapat ditangani secara baik dan menyeluruh.

” Hingga saat ini kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, TPPO masih tinggi, masih adanya kesenjangan partisipasi pembangunan antara perempuan dan laki-laki, terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi,” katanya.

Selain itu, masih kurangnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan publik yang lebih luas yang tentunya harus bisa diselesaikan serta masih adanya hukum dan Perundang-undangan yang masih bias gender, diskirminatif terhadap perempuan, menjadi tantangan tersendiri yang harus diatasi bersama.

Terkait dengan perempuan dan anak serta TPPO, Yudis Kenromora juga menyebutkan bahwa tidak dipungkiri Sumber Daya Manusia ditentukan oleh kualitas perempuan dan tumbuh kembangnya anak, bagaimana mereka disiapkan, dibentuk, dilindungi dan dijamin Pemenuhan hak-haknya.

” Maka penyiapan pemenuhan hak perempuan dan anak, merupakan hal yang sangat penting untuk menjadi manusia masa depan yang diharapkan. Hal ini harus didukung dengan payung hukum, salah satunya UU nomor 35 Tahun 2014,” katanya.

Di Kabupaten Sarolangun, DP3A Sarolangun terus melakukan berbagai kegiatan melalui sosialisasi, edukasi dan advokasi terutama menyangkut pemenuhan hak perempuan, kekerasan dalam rumah tangga dan pemenuhan hak-hak anak.

” Dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak kami mengharapkan dukungan dari semua pihak dan rencana kedepan, kami akan mempersiapkan penertiban peraturan daerah tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pencegahan TPPO,” katanya.

Sementara untuk kasus-kasus yang telah terjadi di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2025 ini dari bulan Januari s.d Desember 2025 adanya sebanyak 68 kasus, dengan rincian : kasus kekerasan anak sebanyak 41 kasus dan kekerasan perempuan sebanyak 27 kasus.

Maka dari itu, diharapkan melalui kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama makin meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antara Kabupaten dan Kecamatan dalam penyelenggaran pemberdayaan kegiatan-kegiatan perempuan dan perlindungan anak.

” Mari kita berkomitmen untuk pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Sarolangun, serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak dalam berbagai bidang baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan pengambilan keputusan,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, para Narasumber dari kepolisian Polres Sarolangun dan Kejari Sarolangun serta Pemerintah Kecamatan Bathin VIII menyampaikan materi yang diikuti segenap lintas sektoral antar lembaga penyedia layanan perlindungan Perempuan dan diakhiri dengan Poto bersama.

Penulis : A.R Wahid Harahap

Fokus Pada Penguatan Manajemen Pelaporan dan Pencatatan Kasus

KABAR SAROLANGUN – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun menggelar kegiatan pelatihan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang difokuskan dalam pelatihan penguatan manajemen pelaporan dan pencatatan kasus.

Kegiatan tersebut dibuka secara langsung Bupati Sarolangun H Hurmin diwakili Sekda Sarolangun Ir Muhammad Arief, RH, MUM, Rabu (24/12/2025) di ruang Aula Disdikbud Sarolangun.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala DP3A Sarolangun Yudis Kenromora, S.STP, MH, Kadis Dikbud Sarolangun Drs H Arsyad, SH, M.Pd.I, Nara sumber Universitas Bungo Nirmala Sari, SH, MH, dan Muhammad Salman, SE, Kabid Pemenuhan Hak Anak Rahmi Aini, M.Ps.I, Jajaran DP3A Sarolangun, Para peserta terdiri dari PATBM, Guru Ngaji, Wakil Kesiswaan dan Guru BK serta tamu undangan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala DP3A Sarolangun Yudis Kenromora mengatakan. Bahwa Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan mencakup ringkasan kegiatan, capaian, kendala dan rencana tindak lanjut dari program yang berfokus pada pengembangan gender (PUG) dan perlindungan Anak (PPA), seperti advokasi regulasi daerah pendampingan korban, peningkatan kesadaran public (Penyuluh) koordinasi lintas sectoral OPD lainnya.

” Kegiatan ini mengacu kepada UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 tentang kebijakan partisipasi anak,” katanya.

Yudis Kenromora menambahkan bahwa pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan anak sebagai hak azasi manusia dan isu strategis pembangunan nasional daerah serta peran dinas terkait. Maka kegiatan advokasi ini tentunya memiliki tujuan untuk melakukan pelaksanaan kegiatan, pencapaian dan evaluasi program, tujuan utama.

” Tujuan utamanya diantaranya Advokasi kebijakan, Pendampingan dan pelayanan, Penguatan kelembagaan dan kerja sama dengan seluruh stakeholder dan peningkatan kesadaran publik,” katanya.

Ia juga menyebutkan bahwa pada tahun 2025 jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Sarolangun cukup lumayan tinggi, sampai saat ini sampai 65 kasus.

” Dimana Kabupaten Sarolangun tertinggi ketiga di Provinsi Jambi. Tahun 2024 ada sebanyak 83 kasus, dan anak-anak generasi Gen-Z penuh tantangan,” katanya.

Sementara itu, Sekda Sarolangun Muhammad Arief dalam sambutannya kegiatan ini sangat penting untuk dilakukan secara bersama-sama antara lembaga pemerintahan dan masyarakat, dimana tantangan kesetaraan gender dan perlindungan anak masih menjadi isu strategis di berbagai daerah.

” Kita memahami bahwa perempuan dan anak masih sering jadi kelompok yang rentan diskriminasi, kekerasan dan ketidak Adilan, maka kegiatan ini sangat penting dalam membangun pemahaman bersama serta memperkuat lintas sektoral untuk menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada mereka,” katanya.

Muhammad Arief mengharapkan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kapasitas pihak-pihak terkait, stake holder dalam mewujudkan kesetaraan gender yang adil dan layak anak.

Dimana mual hari ini dengan memulai langkah kecil, namun sangat kuat dalam manajemen pelaporan kasus dan pencatatan kasus. Ia percaya dengan komitmen bersama nantinya akan dapat menciptakan lingkungan yang adil, aman dan nyaman bagi keluarga dan masyarakat.

” Mari kita jadikan Kabupaten Sarolangun sebagai daerah yang bukan hanya maju secara ekonomi tetapi juga yang nyaman bagi anak dan kesetaraan gender,” katanya.

” Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kegiatan Pelatihan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dalam pelatihan penguatan manajemen pelaporan dan pencatatan kasus dengan resmi saya nyatakan dibuka,” kata dia menambahkan.

Dalam kegiatan tersebut, para narasumber juga melakukan pemaparan materi yang diikuti para peserta dengan antusias serta diakhiri dengan Poto bersama.

Penulis : A.R Wahid Harahap